BATANG, delikpantura.com – Polisi menangani sembilan laporan polisi (LP) yang tersebar di tujuh wilayah hukum dengan total 12 orang tercatat terlibat dalam penanganan perkara, praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah eks Karesidenan Pekalongan berhasil diungkap jajaran kepolisian. Dalam operasi tersebut,
Dari hasil pengungkapan, petugas mengamankan sebanyak 13.765 liter solar dan 1.191,5 liter Pertalite. Sementara estimasi kerugian negara akibat praktik penyalahgunaan subsidi energi tersebut mencapai Rp847.226.940.
Pengungkapan kasus ini disampaikan dalam konferensi pers di Mapolresta Batang, Jumat (13/11/2026).
Kapolresta Batang Kombes Pol Warsono menjelaskan, pengungkapan tersebut merupakan hasil penanganan sejumlah perkara penyalahgunaan BBM bersubsidi yang dilakukan secara terpadu oleh jajaran kepolisian di wilayah eks Karesidenan Pekalongan.
Menurutnya, para pelaku diduga menggunakan berbagai cara untuk memperoleh BBM bersubsidi dalam jumlah besar. Selanjutnya, bahan bakar tersebut dijual kembali kepada pihak lain demi mendapatkan keuntungan pribadi.
“Modus operandi para pelaku, yakni melakukan pengisian BBM menggunakan barcode dalam jumlah banyak serta memanfaatkan surat rekomendasi dari dinas terkait milik orang lain. Selanjutnya, BBM bersubsidi tersebut dijual kembali kepada pihak lain,” kata Warsono.
Berdasarkan data kepolisian, sembilan laporan polisi tersebut ditangani oleh tujuh satuan wilayah (Satwil).
Polresta Batang menangani satu laporan dengan satu tersangka. Polres Pekalongan Kota menangani satu perkara yang masih dalam tahap penyelidikan. Polres Pekalongan menangani satu laporan dengan satu tersangka.
Selanjutnya, Polres Pemalang menangani dua laporan dengan empat tersangka, Polres Tegal satu laporan dengan dua tersangka, Polres Tegal Kota satu laporan dengan satu tersangka, serta Polres Brebes dua laporan dengan tiga tersangka.
Salah satu perkara yang menjadi perhatian adalah pengungkapan di wilayah Polres Pekalongan Kota. Dalam perkara tersebut, polisi mengamankan 8.975 liter solar dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp179,64 juta. Hingga konferensi pers berlangsung, kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan.
Sementara di wilayah Pemalang, polisi mengamankan 4.490 liter bio solar dari dua perkara yang melibatkan empat tersangka. Estimasi kerugian negara di wilayah tersebut mencapai Rp81.206.140.
Di Brebes, dua laporan polisi melibatkan tiga tersangka dengan barang bukti sebanyak 820 liter Pertalite.
Polisi juga menemukan indikasi bahwa praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat. Berdasarkan hasil penanganan perkara, sejumlah aktivitas tersebut diduga telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Di wilayah hukum Polres Pekalongan, satu tersangka diduga menjalankan praktik penyalahgunaan Pertalite selama tiga tahun. Barang bukti yang diamankan meliputi delapan jeriken berisi Pertalite, dua jeriken kosong, sejumlah galon, selang, corong, serta uang tunai.
Sementara di wilayah Polres Tegal Kota, satu tersangka diduga melakukan penyalahgunaan solar selama lima tahun. Polisi mengamankan 10 jeriken berkapasitas 30 liter dan satu unit gerobak panjang.
Adapun di wilayah hukum Polresta Batang, polisi mengungkap satu kasus penyalahgunaan Pertalite dengan tersangka berinisial D. Dalam perkara tersebut, petugas menyita 29,5 liter Pertalite.
Meski volume BBM yang diamankan relatif kecil, aktivitas tersebut diduga telah berlangsung selama dua tahun. Estimasi kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp37,2 juta.
Sejumlah barang bukti turut diamankan, di antaranya satu unit mobil Suzuki Futura warna metalik hitam, satu lembar STNK, 11 barcode Pertamina, uang tunai Rp700 ribu, tiga jeriken, satu mesin pompa, dan satu selang.
Sebelas barcode Pertamina tersebut diduga digunakan untuk mendukung pembelian BBM bersubsidi secara berulang, sehingga bahan bakar yang diperoleh dapat dikumpulkan dan diperjualbelikan kembali.
Warsono menegaskan, penyalahgunaan BBM bersubsidi menjadi perhatian serius kepolisian karena dapat mengganggu distribusi energi yang seharusnya dinikmati masyarakat sesuai ketentuan.
Ia mengimbau masyarakat, pengelola SPBU, pangkalan, serta pelaku usaha agar mematuhi aturan penyaluran dan pemanfaatan barang bersubsidi.
Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila mengetahui dugaan penimbunan atau penyalahgunaan BBM bersubsidi, LPG bersubsidi, maupun aktivitas pertambangan ilegal.
Kepolisian mengingatkan bahwa penyalahgunaan barcode, penggunaan tangki modifikasi, penimbunan, hingga distribusi BBM secara ilegal dapat merugikan negara dan menghambat penyaluran subsidi agar tepat sasaran.
“Motif para pelaku adalah ekonomi, yaitu untuk mendapatkan keuntungan sendiri,” tegas Warsono.
Melalui pengungkapan ini, kepolisian berharap pengawasan dan kerja sama masyarakat semakin kuat sehingga BBM bersubsidi benar-benar dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat yang berhak.
Konferensi pers tersebut turut dihadiri Kapolres Pekalongan AKBP Zamrul Aini, Kapolres Pekalongan Kota AKBP Dies Ferra Ningtias, Kapolres Pemalang AKBP Anggaito Hadi Prabowo, Kapolres Tegal AKBP Febriyani Aer, Kapolres Tegal Kota AKBP Christian Chrisye Lolowang, serta Kapolres Brebes AKBP Muhammad Ali Akbar. (Red).
