BATANG , delikpantura.com– Polresta Batang mulai mempersiapkan pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2027 melalui sosialisasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan penyerahan Rencana Distribusi Anggaran (Rendisgar). Kegiatan ini menjadi langkah penting untuk memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Sosialisasi berlangsung di Ruang Rupatama Polresta Batang, Senin (9/11/2026), Kegiatan dipimpin Wakapolresta Batang AKBP Dr. Heri Purwanto, S.H., M.H., serta dihadiri tim Biro Perencanaan Umum dan Anggaran (Rorena) Polda Jawa Tengah, pejabat utama, para kapolsek jajaran, dan personel Polresta Batang.
Dalam kegiatan tersebut, Polresta Batang mengungkapkan alokasi anggaran untuk 2027 mencapai Rp63.738.396.000. Jumlah tersebut meningkat Rp318.443.000 atau sekitar 0,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Heri Purwanto menegaskan, anggaran Polri merupakan bagian dari keuangan negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Oleh karena itu, setiap penggunaannya harus mengikuti ketentuan perundang-undangan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi,” ujarnya.
Menurutnya, sosialisasi DIPA tidak hanya bertujuan menyampaikan besaran serta rincian alokasi anggaran. Lebih dari itu, kegiatan tersebut merupakan bentuk keterbukaan institusi kepolisian dalam proses perencanaan hingga penggunaan uang negara.
Ia meminta seluruh pejabat pengelola anggaran dan personel memahami alokasi yang telah ditetapkan. Setiap program harus dilaksanakan sesuai perencanaan, didukung administrasi yang tertib, serta memiliki pertanggungjawaban yang jelas.
“Setiap rupiah yang digunakan harus benar-benar mendukung pelaksanaan tugas pokok kepolisian dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.
Heri juga menilai keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun pengawasan bersama. Karena itu, sosialisasi turut mengundang perwakilan media, lembaga swadaya masyarakat (LSM), tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
Sementara itu, Ketua Tim Rorena Polda Jateng AKBP Wiwik Uniati, S.Pd., M.H., menjelaskan bahwa penetapan alokasi anggaran 2027 masih dalam tahap pembahasan di Kementerian Keuangan. Proses penyusunannya telah mencapai sekitar 99 persen dan direncanakan mendapat persetujuan pada akhir November 2026.
Ia menegaskan, besaran anggaran dalam DIPA menjadi batas maksimal penggunaan dana bagi setiap satuan kerja. Apabila kebutuhan belum terpenuhi, pengajuan dapat dilakukan melalui mekanisme perencanaan anggaran pada tahun berikutnya.
Wiwik juga menyampaikan kebijakan baru berupa pemberian alokasi dukungan operasional (Dukops) bagi Polsek jajaran mulai 2027. Sebelumnya, dukungan anggaran tersebut lebih terbatas diberikan pada tingkat Polres.
Selain itu, satuan kerja dapat mengajukan tambahan anggaran kepada Polda apabila dana operasional Polres telah habis dan masih diperlukan untuk mendukung kegiatan kepolisian.
Kegiatan ditutup dengan penandatanganan pakta integritas oleh masing-masing kepala satuan kerja (Kasatker). Komitmen tersebut menjadi landasan untuk mewujudkan pengelolaan anggaran yang bersih, jujur, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN).
Melalui sosialisasi ini, Polresta Batang berharap seluruh satuan kerja mampu mengelola anggaran secara profesional dan bertanggung jawab. Dengan demikian, peningkatan anggaran negara tidak sekadar tercatat dalam administrasi, tetapi juga dapat dirasakan masyarakat melalui kualitas pelayanan kepolisian yang semakin baik. (Red)
