JEPARA,delikpantura – Pembangunan gardu induk milik PT PLN di Desa Tunggul Pandean, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, menuai polemik di tengah masyarakat. Proyek infrastruktur kelistrikan tersebut diduga berdiri di atas lahan bengkok desa yang masuk dalam kawasan tanaman pangan.
Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar di kalangan warga. Mereka mempertanyakan proses perubahan fungsi lahan yang dinilai tidak terbuka serta kejelasan aspek legalitasnya. Lahan bengkok yang seharusnya menjadi aset desa untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat kini berubah menjadi area instalasi listrik bertegangan tinggi.
Penolakan warga pun tidak terhindarkan. Sejak awal rencana pembangunan, masyarakat setempat mengaku telah menyampaikan keberatan. Mereka menilai lokasi gardu induk terlalu dekat dengan permukiman padat penduduk.
“Warga sejak awal sudah menolak. Lokasinya berada di tengah lingkungan perumahan, sangat dekat dengan aktivitas masyarakat,” ujar salah satu warga.
Selain persoalan tata ruang, kekhawatiran terhadap faktor keselamatan juga menjadi alasan utama penolakan. Gardu induk yang mengelola tegangan listrik tinggi dinilai berpotensi menimbulkan risiko bagi warga sekitar.
“Yang kami khawatirkan adalah dampaknya. Ini instalasi listrik bertegangan tinggi, tentu ada risiko yang bisa mengancam keselamatan warga,” tambahnya.
Sebagai aset desa, tanah bengkok memiliki fungsi penting dan tidak bisa dialihkan begitu saja tanpa melalui mekanisme yang jelas. Terlebih jika lahan tersebut termasuk dalam kawasan pertanian pangan yang secara regulasi memiliki perlindungan khusus.
Warga berharap pemerintah daerah serta instansi terkait dapat memberikan penjelasan secara transparan mengenai proses perizinan proyek tersebut. Mereka juga mendesak adanya kajian ulang terhadap dampak lingkungan dan keselamatan masyarakat.
Hingga kini, masyarakat masih menunggu kejelasan dari pihak berwenang terkait status lahan dan jaminan keamanan bagi warga yang tinggal di sekitar lokasi gardu induk tersebut. (bien)
